SAMARINDA, Infokubar.id — Kalimantan Timur dikenal kaya sumber daya alam, namun Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengingatkan bahwa ketergantungan pada sektor tersebut tidak dapat berlangsung selamanya. Masa depan pembangunan daerah, menurutnya, sangat bergantung pada investasi pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Kita tidak dapat terus bergantung pada sumber daya alam yang sifatnya tidak terbarukan. Jika ingin Kaltim memiliki masa depan yang lebih stabil, maka penguatan SDM harus menjadi fokus utama,” ujar Sarkowi, Senin (8/12/2025).
Ia menekankan pentingnya transformasi pembangunan yang menyentuh sektor pendidikan secara langsung, termasuk menjadikan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai prioritas melalui perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
Sarkowi mengapresiasi Program Gratispol yang digagas pemerintah daerah, berupa pembebasan biaya kuliah bagi pelajar Kaltim. Namun, ia menilai implementasinya belum optimal karena perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Mahasiswa yang kuliah adalah warga Kaltim, tetapi perguruan tinggi berada di bawah otoritas pusat. Karena itu pemerintah provinsi harus mampu mencari formula agar tetap bisa memberikan bantuan tanpa melanggar aturan,” jelasnya.
Sebagai respons, pemerintah daerah menyesuaikan skema program menjadi bantuan pendidikan perguruan tinggi. Sarkowi memandang perubahan ini sebagai adaptasi terhadap situasi, bukan kemunduran. Ia juga mengingatkan bahwa realisasi program tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, mengingat APBD Kaltim turun dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun.
“Anggaran tidak hanya dialokasikan untuk pendidikan. Ada kebutuhan lain seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan lingkungan. Jadi kita harus bersikap realistis,” ucapnya.
Selain itu, Sarkowi menyoroti lemahnya pola komunikasi pemerintah dalam menyosialisasikan program, yang memicu kebingungan di masyarakat.
“Sudah saya sampaikan dalam rapat, pola sosialisasi harus diperbaiki. Tidak cukup hanya dengan poster atau seremoni. Semua kanal harus dimanfaatkan, termasuk media digital, karena ini menyangkut hak publik atas informasi,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan program berjalan dan berkembang sambil tetap melakukan pengawasan.
“Jika program belum berjalan sepenuhnya tetapi sudah diperdebatkan berlebihan, kapan kebijakan ini dapat berkembang? Mari kita awasi bersama, tetapi beri kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
