SAMARINDA, Infokubar.id — Kasus kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur terus meningkat. Hingga Juli 2025, lebih dari 400 anak tercatat menjadi korban, baik di lingkungan keluarga maupun di luar rumah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PKB, Damayanti, menegaskan bahwa penanganan kekerasan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga atau pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
“Angka ini sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 400 anak telah menjadi korban hingga Juli tahun ini. Kita perlu menelusuri akar persoalannya dengan jelas. Perlindungan anak bukan hanya kewajiban pemerintah atau keluarga, tetapi merupakan tugas bersama,” ujar Damayanti, Senin (8/12/2025).
Ia menyoroti lemahnya ketahanan keluarga, termasuk akibat maraknya pernikahan usia dini, yang membuat sebagian orang tua belum siap menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Selain itu, tindakan perundungan di sekolah juga meningkat dan membutuhkan perhatian intensif.
Menurut Damayanti, penguatan pendidikan karakter sejak usia dini merupakan langkah penting. “Pendidikan karakter tidak boleh dikesampingkan. Mulai dari PAUD, TK, hingga SD harus diberikan perhatian khusus karena pembentukan etika dan budi pekerti berlangsung sejak usia dini. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keluarga berperan krusial dalam menanamkan nilai moral, mengajarkan adab, serta membentuk karakter anak. Fondasi akhlak yang kuat diyakini dapat mencegah anak terlibat dalam kekerasan atau perilaku menyimpang.
Meningkatnya kasus kekerasan anak menjadi pengingat bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan penguatan pendidikan karakter sejak dini, generasi muda Kaltim diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang beretika, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan masa depan tanpa terjerumus dalam lingkaran kekerasan. (Adv/DPRD Kaltim)
