SENDAWAR, Infokubar.id — Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan terus dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yonavia. Melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-2, ia mengajak warga memahami pentingnya transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Kegiatan yang mengusung tema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis” tersebut digelar di Kampung Sumber Bangun, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Sabtu (14/3/2026). Sosialisasi ini menyasar wilayah daerah pemilihan V yang meliputi Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Dalam pemaparannya, Yonavia menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran sangat penting agar aspirasi pembangunan dapat tersampaikan melalui jalur yang tepat.
“Tujuan kegiatan ini agar masyarakat memahami bagaimana proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan begitu masyarakat juga tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya memiliki berbagai ruang untuk menyampaikan usulan pembangunan. Salah satunya melalui forum musyawarah pembangunan di tingkat kampung hingga melalui wakil rakyat di DPRD.
Selain itu, Yonavia juga memaparkan peran dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan.
“Sebagai anggota DPRD, kami memiliki tugas menyusun peraturan daerah, membahas dan menyetujui anggaran, serta mengawasi penggunaan anggaran baik di tingkat provinsi maupun daerah,” jelasnya.
Yonavia juga mengapresiasi tingginya antusiasme warga yang hadir dalam kegiatan tersebut. Meski berlangsung di bulan Ramadan, masyarakat tetap mengikuti sosialisasi hingga selesai.
“Walaupun sedang puasa, masyarakat tetap antusias datang. Mereka ingin mendengarkan sekaligus menyampaikan aspirasi,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah warga juga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan masyarakat yang hadir. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di lingkungan sekitar.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Yonavia berharap masyarakat dapat lebih memahami kondisi penganggaran pemerintah, termasuk adanya berbagai penyesuaian serta efisiensi anggaran yang tengah dilakukan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin masyarakat memahami bagaimana proses penganggaran itu berjalan, termasuk berbagai keterbatasan yang ada. Dengan begitu proses pembangunan bisa berjalan lebih transparan dan partisipatif,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat, Petrus, yang memberikan pemaparan terkait pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme penganggaran kepada masyarakat.
Petrus menjelaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses politik dan partisipasi masyarakat.
“Perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan demokratis merupakan proses yang menggabungkan unsur politik, teknokratis, dan partisipasi masyarakat. Tujuannya agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting yang harus diakomodasi melalui berbagai mekanisme partisipatif. (Adv)
