SENDAWAR, Infokubar.id — Fraksi Partai Golkar DPRD Kutai Barat menyoroti arah kebijakan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah kabupaten diminta lebih selektif dan fokus pada program prioritas, terutama di tengah turunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kubar, Zaenuddin Thaib, menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek multiyears yang tengah berjalan. Menurutnya, penggunaan dana daerah harus sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, bukan justru dialihkan untuk membiayai pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Uang dari pusat dikirim ke daerah, tapi justru dipakai lagi untuk bangun jalan nasional. Itu tidak logis. Jalan nasional tanggung jawab pusat, bukan daerah,” tegas Zaenuddin dalam pandangan Fraksi Golkar, Rabu (15/10/2025).
Ia menambahkan, tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Berdasarkan data yang disampaikannya, dana transfer untuk Kutai Barat tahun 2026 turun cukup tajam dari Rp2,51 triliun menjadi Rp1,89 triliun, atau berkurang sekitar Rp620 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau TKD dipotong, otomatis kemampuan bayar daerah juga menurun. Jadi sistem pembayaran proyek multiyears yang pakai skema 20-40-40 persen perlu dievaluasi. Jangan sampai dipaksakan ketika kemampuan keuangan sedang turun,” ujarnya.
Zaenuddin menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan pembangunan jangka panjang agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa depan.
“Kalau kita terus memaksakan proyek besar dengan uang kecil, pasti ada yang dikorbankan. Jadi pilih yang benar-benar penting dan berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD Kubar dalam beberapa tahun terakhir. Angka SiLPA yang masih tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum optimal.
“Artinya bukan karena pemborosan, tapi kemampuan dalam mengelola anggaran belum maksimal. Uang ada, tapi tidak segera direalisasikan untuk kegiatan prioritas,” jelasnya.
Fraksi Golkar berharap momentum pembahasan APBD 2026 menjadi titik perbaikan arah pembangunan Kutai Barat agar lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama menurut mereka harus diarahkan pada sektor vital seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi lokal.
“Kita ini daerah penerima transfer, bukan penyandang dana pusat. Jadi jangan sampai pembangunan kita justru membantu pusat sementara kebutuhan dasar masyarakat sendiri belum terpenuhi,” pungkasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)
