SAMARINDA, Infokubar.id —Jembatan Pulau Balang, jalur strategis penghubung Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga kini belum bisa dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat.
Meski konstruksi jembatan telah rampung dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juli 2024, akses permanennya belum dibuka, menimbulkan pertanyaan warga PPU yang menantikan manfaatnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menyatakan bahwa masyarakat sudah menunggu cukup lama.
“Jembatan ini merupakan harapan masyarakat PPU sejak lama. Jalan akses dari sisi Penajam sudah selesai, jembatannya pun telah berdiri dengan kokoh. Namun sampai saat ini belum dibuka untuk publik,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
Menurut Baharuddin, akses jembatan hanya dibuka terbatas saat arus mudik dan balik Lebaran dengan sistem buka-tutup satu arah. Hingga kini, DPRD belum menerima penjelasan teknis yang pasti terkait keterlambatan fungsionalisasi jembatan.
“Belum ada informasi yang jelas mengenai kendala teknis yang membuat jembatan ini belum dapat difungsikan sepenuhnya,” katanya.
Bagi masyarakat PPU, Jembatan Pulau Balang bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi simbol pemerataan pembangunan sekaligus peluang percepatan pertumbuhan ekonomi. Kehadirannya diyakini mampu menekan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan berdampak positif pada ekonomi lokal.
“Setelah jembatan ini dibuka resmi, saya yakin masyarakat akan sangat terbantu. Harga kebutuhan pokok berpotensi lebih murah karena distribusi barang menjadi lebih efisien. Saat ini biaya logistik masih tinggi karena bergantung pada feri atau speedboat,” tambahnya.
Baharuddin juga menilai operasionalisasi jembatan akan mengubah pola transportasi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada moda air seperti feri, terutama setelah beberapa insiden tenggelam kapal.
“Jembatan merupakan pilihan yang lebih aman dan nyaman. Lama-kelamaan layanan feri mungkin tidak lagi menjadi pilihan utama,” katanya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim, Baharuddin menegaskan bahwa infrastruktur yang telah selesai dibangun tidak seharusnya dibiarkan terbengkalai. Ia mendesak pemerintah segera membuka akses Jembatan Pulau Balang secara permanen untuk menjawab kebutuhan masyarakat. (Adv/DPRD Kaltim)
