SAMARINDA, Infokubar.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat sinergi dalam mengatasi persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah kota. Menurutnya, perbedaan sudut pandang dalam melihat sumber persoalan justru harus menjadi dasar untuk merumuskan solusi bersama.
Giaz menilai, selama ini Wali Kota Samarinda menyoroti penanganan banjir dari sisi Sungai Karang Mumus, sementara Gubernur Kaltim lebih menitikberatkan pada kondisi Sungai Mahakam sebagai muara utama aliran air. Perbedaan fokus tersebut, kata dia, sama-sama tepat sesuai kewenangan masing-masing.
“Pak Wali berbicara Sungai Karang Mumus, Pak Gubernur berbicara Sungai Mahakam. Keduanya betul. Wewenang masing-masing jelas: Karang Mumus di kota, Mahakam di provinsi. Tapi artinya apa? Harus duduk bareng,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak akan efektif jika hanya dilakukan secara parsial. Komunikasi terbuka dan perencanaan bersama antara pemerintah kota dan provinsi dinilai menjadi kunci utama agar langkah yang diambil saling menguatkan.
“Ini hanya soal duduk bareng. Kota ngomong apa yang dibutuhkan, provinsi bantu apa yang bisa dibantu. Harus klop. Itu saja kuncinya,” tegasnya.
Menurut Giaz, fokus pada satu sungai saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan banjir Samarinda. Ia mengingatkan bahwa kelancaran Sungai Karang Mumus tidak akan optimal jika Sungai Mahakam sebagai hilir masih mengalami pendangkalan, begitu pula sebaliknya.
“Betul ada yang bilang jangan sampai seperti botol. Karang Mumusnya lancar, tapi Mahakamnya dangkal. Dua-duanya harus ditangani. Dua-duanya penting untuk Kota Samarinda,” katanya.
Giaz juga menilai banjir yang terus berulang menandakan perlunya strategi terpadu, mulai dari normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembukaan sirkulasi air, hingga penguatan sistem drainase perkotaan. Namun, upaya tersebut menurutnya tidak akan berjalan maksimal tanpa kerja sama lintas kewenangan.
Ia berharap ke depan tidak lagi muncul perdebatan soal sungai mana yang lebih prioritas, melainkan fokus pada solusi menyeluruh yang berpihak pada kepentingan masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur.
“Intinya satu: apa yang terbaik untuk kota dan provinsi. Duduk bareng, bicarakan, dan kerjakan. Itu yang terpenting,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
