SAMARINDA, Infokubar.id — Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan bahwa minimnya informasi publik terkait progres perbaikan fender dan dolphin Jembatan Mahakam pascainsiden 26 Februari lalu disebabkan terputusnya komunikasi antara DPRD dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Menurut Sabaruddin, jeda komunikasi tersebut terjadi bukan karena persoalan teknis pekerjaan maupun kelalaian pihak perusahaan, melainkan akibat pergantian pejabat di lingkungan BPJN yang berdampak pada koordinasi antarlembaga.
“Sejak rolling Kepala BPJN, komunikasi dengan Komisi II terputus. Tidak ada progres yang dilaporkan kepada kami, sehingga publik menganggap tidak ada tindak lanjut,” jelasnya.
Ia menyampaikan, komunikasi baru kembali berjalan setelah kepala BPJN yang baru aktif melakukan koordinasi dengan DPRD. Sejak saat itu, BPJN mulai menyampaikan laporan rutin, perkembangan fisik pekerjaan, serta berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
Dengan kembali normalnya arus komunikasi, DPRD kini memiliki dasar informasi yang jelas untuk disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Sabaruddin menegaskan, koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar informasi tidak simpang siur.
“Kami minta ke depan komunikasi jangan terputus lagi. Publik butuh informasi yang jelas, apalagi ini menyangkut infrastruktur vital,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, BPJN juga memaparkan sejumlah kendala teknis yang mempengaruhi percepatan pengerjaan. Salah satunya adalah padatnya lalu lintas kapal di bawah Jembatan Mahakam yang menyulitkan proses pemasangan pancang fender dan dolphin.
Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi II DPRD Kaltim mengundang Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta Dinas Perhubungan guna membahas pengaturan lalu lintas sungai selama masa perbaikan berlangsung.
Sabaruddin mengingatkan bahwa kondisi saat ini masih menyimpan risiko karena struktur pelindung jembatan belum terpasang sepenuhnya. Tanpa fender dan dolphin, benturan kapal berpotensi langsung mengenai kaki jembatan.
“Ini yang kita khawatirkan. Kalau terjadi senggolan lagi, tidak ada pelindungnya. Ini harus menjadi prioritas bersama,” katanya.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perbaikan hingga tuntas, demi menjamin keamanan masyarakat serta menjaga keberlanjutan fungsi Jembatan Mahakam sebagai infrastruktur vital Kota Samarinda dan Kalimantan Timur. (Adv/DPRD Kaltim)
