SAMARINDA, Infokubar.id — DPRD Kalimantan Timur kembali mendorong pemerintah provinsi menuntaskan persoalan administrasi yang dihadapi para guru honorer. Ratusan tenaga pendidik terancam gagal mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini karena belum memenuhi persyaratan administratif.
Situasi ini dikhawatirkan memperburuk pemenuhan kebutuhan guru di sejumlah daerah, terutama di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar tetap. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menunjukkan sekitar 600–700 guru honorer belum memenuhi ketentuan pengalaman kerja minimal dua tahun, sehingga otomatis tersisih dari proses seleksi meski telah aktif mengajar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, pada Senin (8/12/2025) menegaskan hambatan administratif tidak boleh dibiarkan berlarut.
Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kondisi ini pada kualitas layanan pendidikan, mengingat guru honorer selama ini menjadi penopang utama kegiatan belajar-mengajar di lapangan.
DPRD meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya menjelaskan penyebab kendala administratif, tetapi juga menyiapkan langkah konkret agar guru honorer tetap memiliki kesempatan berkompetisi dalam seleksi PPPK.
“Apabila persoalannya bersifat administratif, maka tidak sepatutnya berhenti pada penjelasan saja. Perlu dicari penyelesaiannya. Selesaikan hambatan administratif itu. Jangan berdebat, tetapi tunjukkan kemajuan nyata dalam menangani substansi masalahnya,” tegas Agusriansyah. (Adv/DPRD Kaltim)
